DUALISME DALAM MEMAKNAI KEPATUHAN PAJAK PADA GEREJA: PERINTAH TUHAN VERSUS LAYANAN UMAT

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara. Kepatuhan pajak merupakan kunci agar pendapatan negara meningkat. Gereja kristen merupakan salah satu wajib pajak yang harus taat pada aturan perpajakan. Pada penelitian-penelitian sebelumnya hanya mengulas dan berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak gereja, dan menjelaskan bagaimana nilai religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sebagian besar penelitian terdahulu belum mengulas tentang dualisme makna dalam memaknai perpajakan pada gereja kristen, serta bagaimana peranan professional judgment dalam memberikan pendapat ketika gereja kristen akan memaknai pajak. Paradigma interpretif dengan pendekatan kualitatif dan metode fenomenologi digunakan dalam penelitian ini. Penggunaan paradigma interpretif untuk mengetahui makna dari suatu tidakan yang dilakukan gereja terkait dengan perpajakan. In depth interview dilakukan pada para informan yang ada digereja, baik itu pendeta, bendahara, staff gereja atau pendeta pembantu. Analisis data dan fenomena penelitian diperoleh melalui proses open coding, axial coding dan selective coding (Strauss, 2013). Perspektif Decoupling digunakan sebagai lensa untuk membahas fenomena utama dalam penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa didalam gereja kristen ada dualisme makna dalam memaknai perpajakan. Makna yang pertama adalah pajak sebagai perintah Tuhan, sedangkan makna yang kedua adalah layanan umat tidak layak untuk dikenai pajak. Gereja kristen ketika akan memaknai pajak sebagai printah Tuhan atau layanan umat selalu meminta pendapat professional judgment, sehingga professional judgment memiliki peranan yang penting dalam kepatuhan pajak gereja kristen.