INTERAKSI KEKUASAAN DAN PERSENGKOKOLAN TENDER SEBAGAI PEMICU TERJADINYA FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DI PEMERINTAH KOTA XYZ

Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat memahami respon pemangku kepentingan dan praktek e-procurement terkait potensi fraud serta praktek implementasi e-procurementasi pada pemerintahan Kabupaten Powereri. Respon tersebut dinilai dengan berbagai pengamatan dan pengalaman yang dikemukakan oleh pemangku kepentingan dalam pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan Metode kualitatif, pendekatan studi kasus, yang mana dilakukan pada pemerintahan Kabupaten Powereri. Informan yang diwawancarai terdiri dari Pejabat inspektorat, BPK, BPKP, ULP, Para rekanan dan Anggota DPR Kabupaten Powereri. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya respon yang berbeda dari berbagai pemangku kepentingan yang menyatakan pendapatnya mengenai peran e-procurement sebagai pencegahan fraud seperti respon yang timbul sangat bervariasi dari mulai dapat menyesuaikan diri kedalam sikap bertahan, dari pasif ke aktif, dari tidak sadar menjadi mengontrol, dari tidak berdaya ke dalam perubahan dan dari kebiasaan menjadi pemanfaatan yang dapat dilakukan sebaik-baiknya, tergantung pada kondisi yang dialami pemangku kepentingan terhadap penerapan e-procurement pada pemerintahan Kabupaten Powereri. Berdasarkan dengan pandangan terdapat lima jenis strategi respon, namun berbeda halnya dalam hal pengaitan dengan kondisi penelitiani ini, yang hanya menunjukan tiga jenis respon. Respon yang ada terseput, acquise, avoid, dan compromies. Selain itu Dalam indikasi adanya fraud pada praktek e-procurement pada pemerintahan Kabupaten Powereri dipelopori oleh adanya interaksi antara kekuasaan dan kompromi, dimana kedua hal ini sangat berkaitan dan berpautan. Dalam penghubungannya digunakan teori relevan yang mengaitkannya yaitu teori Institusional Logic.