ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM MITIGASI RISIKO GAGAL BAYAR DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO PERUSAHAAN FINANSIAL TEKNOLOGI PEER-TO-PEER LENDING SYARIAH (Studi Kasus pada PT Ammana Fintek Syariah)

Dampak dari perkembangan Fintech (Financial Technology) yaitu munculnya pembiayaan Peer-to-peer lending di jejaring internet. Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui permasalahan wanprestasi dan factor dari terjadinya wanprestasi pada PT Ammana Fintek Syariah serta tata penyelesaian dari wanprestasi. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan kualitatif, dengan menggunkan metode wawancara dan pendekatan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa kekurangan dan factor baik internal maupun eksternal yang mendorong terjadinya wanprestasi pada Fintek syariah peer-topeer lending di PT Ammana, serta penelitian ini juga mencari tahu mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi dari kontrak ataupun akad perjanjian yang menjadi dasar hukum pedoman dalam penyelesaian kasus wanprestasi PT Ammana Syariah. Dengan penerapan sistem syariah metode dan cara penyelesaian kasus dari PT Ammana sebagai perusahaan teknologi finansial berbasis syariah menjadi berbeda penyelesaiannya dengan sistem konvensional berbasis bunga, yang dalam hal ini terkait penyelesaian akad yang digunakan menjadi pendekatan dalam penyelesaian sengketa ataupun masalah wanprestasi di PT Ammana. Pelaksanaan risiko peer-to-peer lending syariah dapat dilihat dari penerapan menejemen risiko melalui pendekatan 5C yakni Character. Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral menjadi pedoman utama dalam pengaturan dari risiko pembiayaan yang ada pada setiap manajamen risiko dari perusahaan berbasis pembiayaan dan pendanaan. Solusi melalui penelitian ini di harapkan dapat menjadi rekomendasi untuk memperbaiki kinerja perusahaan PT Ammana dalam penanganan mitigasi risiko maupun penyelesaian wanprestasi yang sesuai dengan prinsip syariah yang menjadi landasan dari PT Ammana selaku perusahaan finansial teknologi berbasis sistem syariah. Serta perlu adanya perbaikan dari segi layanan teknologi informasi yang lebih transparan dan akuntable.