PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN FAIRNESS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TERHADAP PENCEGAHAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Jawa)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan fairness laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terhadap pencegahan korupsi pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan karena melihat pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) namun kasus korupsi yang terjadi di pemerintah daerah terus meningkat. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kuantitatif dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder. Sumber data transparansi diperoleh dari website masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dalam tiga tahun terakhir. Data akuntabilitas diperoleh dari data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) yang diterbitkan oleh BPK RI. Data fairness diperoleh dari opini yang diterbitkan BPK RI Perwakilan masing-masing daerah melalui laporan hasil pemeriksaan (LHP). Pencegahan korupsi pemerintah daerah diperoleh berdasarkan kasus korupsi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dan bukan dugaan korupsi yang didapat dari KPK RI. Sampel dalam penelitian ini sama dengan jumlah populasi yang telah ditentukan dengan kriteria (purposive sampling), maka penelitian ini dapat dikatakan sensus. Sampel sebanyak 357 dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel transparansi, akuntabilitas dan fairness berpengaruh negatif terhadap pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Jadi, transparansi, akuntabilitas dan fairness belum mampu menjadi faktor dalam mencegah korupsi di pemerintah daerah.