Pengaruh E-Government, Gaji dan Tunjangan PNS, dan Produk Domestik Regional Bruto Sebagai Probabilitas Terjadinya Korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Di Indonesia, korupsi dimasukkan ke dalam kategori tindak pidana khusus. Banyak cara telah dilakukan pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, tetapi pada faktanya masih banyak kasus korupsi yang terjadi dan pelakunya adalah aparatur sipil negara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat apa saja variabel yang bisa mempengaruhi terjadinya praktik korupsi di Indonesia, seperti e-Government, gaji dan tunjangan PNS, dan produk domestik regional bruto. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2021. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa jumlah kasus korupsi yang terjadi di tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2021. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode regresi linear berganda dengan aplikasi e-views. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Government tidak memiliki pengaruh terhadap korupsi, sedangkan gaji dan tunjangan PNS dan produk domestik regional bruto memiliki pengaruh positif pada tindak pidana korupsi.