PATRONASE POLITIK DAN PELANGGARAN ETIKA: MENGUNGKAP KEGAGALAN E-PROCUREMENT DALAM MENCEGAH FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengadaan barang/ jasa merupakan area yang sangat rentan terhadap praktik fraud, terutama korupsi. Berdasarkan Laporan KPK RI Tahun 2019, kasus pengadaan barang/ jasa merupakan peringkat kedua terbesar setelah kasus penyuapan, dan dalam kasus penyuapan itu sendiri juga terkait pengadaan barang/ jasa. Penelitian ini bertujuan mengungkap tantangan sistem e-procurement dalam mencegah fraud pengadaan barang/jasa dan menggali esensi makna dibalik praktik dan perilaku fraud tersebut serta bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat. Setting dalam penelitian ini adalah UKPBJ Kabupaten XYZ merupakan bagian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/ Jasa pada Pemerintah Kabupaten XYZ. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang yang terdiri dari 5 orang pokja pemilihan dan 3 orang auditor inspektorat. Metode yang dilakukan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi interpretif. Pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pendekatan semi terstruktur dan analisis dokumen organisasi. Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama lima bulan mulai dari Agustus 2021 sampai dengan Desember 2021. Dengan menggunakan metode fenomenologi yang dimodifikasi Sanders, diperoleh beberapa temuan dalam penelitian ini. Hasil temuan menunjukkan bahwa akar permasalahan pengadaan barang/ jasa adalah praktik patronase politik dan pelanggaran etika pengadaan. Melalui patronase politik, pokja pemilihan diintervensi untuk memenangkan penyedia yang diinginkan. Berbagai intervensi tersebut telah melemahkan integritas pokja pemilihan yang mengakibatkan terjadinya kolusi antara pokja dengan penyedia yang sangat rentan terjadinya korupsi dan pada akhirnya merugikan keuangan negara atau daerah. Perilaku fraud tersebut membentuk realitas sosial dalam organisasi yang tidak sesuai dengan etika pengadaan. Anggaran pengadaan diibaratkan seperti “pizza” yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian yang akan dibagikan kepada pihak-pihak yang diinginkan. Penelitian ini juga menemukan fungsi pencegahan atau deteksi dini (early warning) dari inspektorat belum berjalan dengan baik. Kata kunci: fraud pengadaan barang/ jasa, patronase politik, etika pengadaan, pengawasan pengadaan barang/ jasa