PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah)

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Tingkat kesejahteraan Jawa Tengah berada diperingkat dua terbawah di Pulau Jawa dengan gap yang cukup besar. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakmerataan pembangunan manusia di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal melalui variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah periode 2015-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi linier berganda. Jumlah observasi dalam penelitian ini sebanyak 210 data. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal berupa PAD dan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap IPM. Sedangkan variabel DAU berpengaruh negatif terhadap IPM. Variabel desentralisasi fiskal berupa DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap IPM.