PROBLEMATIKA NAZIR DALAM PENGELOLAAN ASET WAKAF DI INDONESIA

Pengelolaan aset wakaf di Indonesia memegang peranan penting dalam perkembangan perwakafan serta optimalisasi dana wakaf. Pengelolaan yang cerdas dan efisien dari aset wakaf sangat krusial guna memastikan bahwa manfaatnya sesuai dengan niat para wakif. Nazir, baik dalam bentuk individu maupun lembaga, memiliki tanggung jawab besar dalam mengumpulkan, merawat, mengelola, dan mendistribusikan aset wakaf tersebut. Kehadiran nazir yang profesional dan kompeten sangatlah vital untuk menjalankan pengelolaan aset wakaf dengan baik. Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah lama berperan sebagai lembaga pengawas dan pembina perwakafan di Indonesia, dengan komitmen yang kuat untuk meningkatkan standar pengelolaan aset wakaf di negara ini. Data terbaru menunjukkan bahwa meskipun terdapat sekitar 400 ribu nazir yang aktif di Indonesia, hanya sebagian kecil dari mereka yang telah mendapatkan sertifikasi. Dari jumlah besar nazir tersebut, hanya 333 yang terdaftar, dan umumnya mereka adalah nazir yayasan atau lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan prioritas permasalahan dan solusi dalam mengoptimalkan peran nazir dalam mengelola aset wakaf di Indonesia. Metode yang digunakan adalah Analytical Network Process (ANP), yaitu teknik analisis data untuk merumuskan prioritas faktor dan penentuan solusi berdasarkan beberapa perspektif informan tokoh kunci (key informant). Key informan berasal dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), akademisi, dan praktisi yang berkecimpung dalam dunia wakaf untuk mencapai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas masalah dalam pengelolaan aset wakaf di Indonesia adalah: 1) Rendahnya sertifikasi nazir; 2) Kepercayaan waqif terhadap nazir; 3) Transparansi, akuntabilitas, dan fundraising; 4) Kurangnya laporan berkala dari nazir; dan 5) Sistem manajemen risiko. Sedangkan prioritas solusi dalam pengelolaan aset wakaf adalah: 1) Meningkatkan sertifikasi dan kesadaran nazir; 2) Meningkatkan pelaporan dan integrasi pengawasan; dan 3) Pemanfaatan teknologi informasi serta manajemen risiko.