PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, AKUNTABILITAS, DAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) TERHADAP INDIKASI KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2022)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, akuntabilitas, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap indikasi korupsi pada pemerintah daerah, dengan fokus pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019–2022. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana variabel-variabel tersebut mempengaruhi indikasi korupsi dan memberikan bukti empiris untuk perbaikan kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi desentralisasi fiskal, opini audit, akuntabilitas kinerja, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Variabel kontrol seperti Human Development Index (HDI) dan belanja pegawai juga dipertimbangkan. Data dikumpulkan dari berbagai laporan resmi dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak EViews 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dan akuntabilitas kinerja berpengaruh positif namun secara statistik tidak signifikan terhadap indikasi korupsi, sedangkan opini audit dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berpengaruh negatif dan signifikan. Nilai adjusted R-squared sebesar 0,3977 menunjukkan bahwa sekitar 39,77% variasi dari indikasi korupsi dapat dijelaskan oleh variabel independen dan variabel kontrol dalam model ini, yang mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain yang tidak diteliti juga dapat memberikan kontribusi terhadap tingkat korupsi.