PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK, STRUKTUR ANGGARAN, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hasil pemeriksaan BPK, struktur anggaran, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman empiris mengenai kontribusi faktor-faktor pengawasan, seperti temuan audit, opini audit, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta karakteristik keuangan daerah seperti struktur anggaran dan ukuran pemerintah daerah, dalam mendorong peningkatan efisiensi kinerja keuangan di tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan populasi seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota dengan data panel selama lima tahun, yaitu dari tahun 2019 hingga 2023 sehingga diperoleh 160 data amatan. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan hasil pemeriksaan dari BPK. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda yang diolah menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian secara parsial, menunjukkan bahwa variabel temuan audit, opini audit, dan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan struktur anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh sebesar 8,1% terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil temuan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, dengan tujuan meningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.