PENGARUH KAPABILITAS APIP DAN MATURITAS IMPLEMENTASI SPIP TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI: STUDI EMPIRIS PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kapabilitas Aparat PengawasanIntern Pemerintah (APIP) dan maturitas implementasi Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP) terhadap temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia (BPK RI) pada kementerian dan lembaga di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya permasalahan pengelolaan keuangan negara danpotensi fraud di sektor publik yang tercermin dari temuan pemeriksaan eksternal. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa hasil penilaian kapabilitas APIP danmaturitas SPIP yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta data temuan pemeriksaan BPK RI pada periode 2015–2023. Sampelpenelitian mencakup kementerian dan lembaga dengan total 611 unit observasi yangmemiliki data lengkap selama periode pengamatan. Analisis data dilakukan denganmenggunakan regresi data panel untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik antarentitas dan antar waktu dengan pengolahan data menggunakan perangkat lunak eviews12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maturitas implementasi SPIP berpengaruhnegatif signifikan terhadap jumlah temuan pemeriksaan BPK RI, sedangkankapabilitas APIP tidak terbukti berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengendalian intern lebih tercermin melalui kematangan implementasi sistem dibandingkan peningkatan kapabilitas pengawasan yang bersifatformal dan administratif. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literaturmengenai pengawasan internal di sektor publik serta membuka ruang bagi penelitianselanjutnya untuk mendalami peran APIP secara lebih substantif. Penelitian lanjutandiharapkan dapat menempuh pendekatan alternatif, baik secara kualitatif maupun dengan menggunakan proksi operasional, seperti jumlah dan karakteristik penugasanpengawasan guna menjelaskan mekanisme pengawasan internal dalam mereduksiagency problem di sektor publik.