RISIKO, TATA KELOLA, DAN TRANSFORMASI DIGITAL DALAM SEKTOR PERBANKAN SYARIAH INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS

Stabilitas industri perbankan syariah di Indonesia saat ini menghadapi tantangan struktural yang kompleks, ditandai dengan fenomena stagnasi pangsa pasar dan kerentanan terhadap gejolak likuiditas. Literatur yang ada saat ini cenderung membahas aspek risiko, tata kelola, dan teknologi secara terfragmentasi, sehingga belum memberikan gambaran utuh mengenai dinamika stabilitas industri. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan sintesis kritis terhadap literatur akademik guna menganalisis bagaimana interaksi antara dinamika risiko, mekanisme tata kelola syariah, dan transformasi digital secara bersama-sama merekonfigurasi arsitektur stabilitas perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Tinjauan Literatur Sistematis (Systematic Literature Review) yang mengikuti protokol PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Data penelitian bersumber dari 53 artikel ilmiah terindeks Scopus yang diterbitkan dalam rentang waktu tahun 2012 hingga 2025. Proses seleksi dan analisis data dilakukan secara terstruktur untuk memetakan tren, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, dan menyusun kerangka konseptual baru yang mengintegrasikan ketiga variabel utama penelitian dalam konteks regulasi dan pasar Indonesia. Hasil penelitian mengungkap tiga temuan fundamental. Pertama, teridentifikasi adanya anomali perilaku risiko di mana manajemen bank cenderung mengambil risiko berlebihan (excessive risk-taking) ketika rasio pembiayaan bermasalah (NPF) melampaui ambang batas 5,42%, yang diperparah oleh tekanan Displaced Commercial Risk. Kedua, dalam aspek tata kelola, ditemukan "Paradoks Ukuran" pada Dewan Pengawas Syariah (DPS), di mana efektivitas pengawasan lebih ditentukan oleh kompetensi teknis finansial daripada jumlah anggota, serta temuan bahwa koneksi politik pada bank BUMN berfungsi memitigasi risiko ketidakpatuhan. Ketiga, transformasi digital terbukti meningkatkan efisiensi biaya, namun memunculkan risiko baru berupa ketidakpastian akad (digital gharar) yang menuntut adopsi Regulatory Technology (RegTech) sebagai solusi pengawasan masa depan.