ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2011-2016 (Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang)

Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan otonomi daerah untuk memudahkan pemerintah daerah mengatur urusan daerah secara mandiri. Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang melaksanakan kebijakan otonomi daerah tersebut serta memerlukan banyak dana untuk membiayai pembangunan di daerahnya. Salah satu potensi yang di miliki Kota Semarang untuk membiayai belanja daerahnya berasal dari pajak hotel dan restoran, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi besar pada PAD. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui efektivitas pajak hotel dan pajak restoran Kota Semarang. (2) Untuk mengetahui efisiensi pajak hotel dan pajak restoran. (3) Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggaran pajak hotel dan restoran tahun 2011-2016, realisasi pajak hotel dan restoran tahun 2011-2016, biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran tahun 2011-2016, serta realisasi pendapatan asli daerah tahun 2011-2016. Data tersebut dianalisis menggunakan runtun waktu dalam menentukan analisis efektivitas, analisis efisiensi, dan analisis kontribusi. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan (1) Efektivitas pajak hotel dan pajak restoran mengalami fluktuasi dan termasuk dalam kategori sangat efektif dengan perolehan pajak hotel tertinggi sebesar 122% serta pajak restoran tertinggi sebesar 139%. (2) Rata-rata tingkat efisiensi pajak hotel termasuk dalam kategori efisien, namun rata-rata tingkat efisiensi pajak restoran termasuk dalam kategori tidak efisien karena biaya pemungutannya melebihi 5% dari pendapatan pajak. (3) Kontribusi pajak hotel dan restoran pada pendapatan asli daerah termasuk dalam kategori kurang berkontribusi karena realisasi pajaknya belum mencapai 20% dari pendapatan asli daerah.