PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021-2024

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian dilakukan pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021–2024 yang dilatarbelakangi oleh ketimpangan capaian IPM antarwilayah serta terbatasnya kajian yang menggabungkan variabel pajak daerah, transfer fiskal, dan kemiskinan secara simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear berganda terhadap 140 observasi data panel yang diperoleh melalui metode sampling jenuh pada 35 kabupaten/kota. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Variabel fiskal ditransformasikan ke dalam logaritma natural, dan pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t, uji F, serta Adjusted R² yang didahului uji asumsi klasik. Hasil uji simultan menunjukkan seluruh variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan nilai F sebesar 60,417 dan tingkat signifikansi 0,000, serta Adjusted R² sebesar 0,681 yang berarti variabel independen mampu menjelaskan 68,1% variasi IPM. Secara parsial, BPHTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, begitu pula DAU yang berpengaruh positif dan signifikan. Sebaliknya, DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, yang mengindikasikan bahwa peningkatan DAK belum mampu mendorong kualitas pembangunan manusia secara langsung dalam jangka pendek. Sementara itu, PBB-P2 dan Tingkat Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.