Analisis Perbedaan Pencatatan Pajak Penghasilan antara Laporan Keuangan dan SPT Tahunan serta Implikasinya terhadap Risiko Salah Saji Material (Studi Kasus pada PT X)

Perbedaan pencatatan antara laporan keuangan dan pelaporan pajak (book-tax difference) yang timbul akibat ketidaksesuaian antara standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan masih menjadi permasalahan yang terus berulang dalam kepatuhan pajak perusahaan di Indonesia, khususnya pada industri rekreasi dan pariwisata, di mana transaksi sewa kerap melibatkan perusahaan yang berperan ganda sebagai penyewa sekaligus pemberi sewa. PT X, perusahaan yang bergerak di industri ini, mencerminkan posisi ganda tersebut, sehingga menimbulkan eksposur berlapis terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi sewa tanah dan/atau bangunan. Observasi awal menunjukkan adanya indikasi nyata perbedaan antara nilai sewa yang dicatat dalam laporan keuangan perusahaan, yang disusun berdasarkan PSAK 73 tentang Sewa, dengan dasar pengenaan pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk, penyebab, serta implikasi risiko salah saji material dari perbedaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tiga informan serta analisis dokumen berupa laporan keuangan, SPT, bukti potong, dan kontrak sewa untuk periode Oktober–Desember 2025. Data dianalisis menggunakan model interaktif dan didukung dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pencatatan pajak pada PT X bersifat administratif dan berkaitan dengan perbedaan waktu (timing difference), yang disebabkan oleh keterlambatan penerimaan bukti potong dari pihak lawan transaksi, bukan karena kesalahan perhitungan dasar pengenaan pajak, di samping adanya perbedaan konseptual antara PSAK 73 dan PP 34/2017 dalam mengukur nilai sewa. Faktor penyebab utama yang teridentifikasi meliputi pengelolaan komponen dasar pengenaan pajak yang belum menyeluruh serta kelemahan pengendalian internal, khususnya pada aspek pemantauan dan rekonsiliasi. Meskipun selisih bulanan secara individual berada di bawah batas materialitas keseluruhan maupun materialitas pelaksanaan, kedua batas tersebut ditetapkan berdasarkan basis tahunan, sehingga selisih kumulatif selama tiga bulan yang telah melampaui kedua batas tersebut mengindikasikan tingkat risiko salah saji material berada pada kategori tinggi sesuai SA 315 dan SA 320. Penelitian ini merekomendasikan rekonsiliasi bulanan secara rutin, penyusunan daftar kontrol transaksi sewa, serta penyusunan standar operasional prosedur khusus untuk pengelolaan PPh Final guna memperkuat pengendalian internal dan kepatuhan pajak PT X.