EFEKTIVITAS PERUBAHAN UU HKPD TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PROVINSI JAWA TENGAH, KOTA SEMARANG, DAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022-2025)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) terhadap perubahan pajak daerah, retribusi daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian dilakukan pada Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Kabupaten Rembang dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi UU HKPD periode 2022–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis komparatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah dan dokumen resmi terkait. Analisis dilakukan melalui perhitungan efektivitas pajak daerah, retribusi daerah, dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan sebagai indikator kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU HKPD memberikan perubahan yang berbeda pada ketiga daerah. Efektivitas pajak daerah menurun di Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang, tetapi meningkat di Kabupaten Rembang. Kinerja keuangan juga menunjukkan pola yang tidak seragam. Jawa Tengah mengalami penurunan pada beberapa indikator, sedangkan Kota Semarang dan Kabupaten Rembang mengalami peningkatan pada beberapa indikator utama. Perubahan DBH juga berbeda antar daerah seiring perubahan mekanisme hubungan keuangan dan penerapan opsen. Secara keseluruhan, implementasi UU HKPD belum sepenuhnya efektif secara seragam, tetapi telah memberikan perbaikan pada beberapa aspek sehingga efektivitasnya dapat dikategorikan efektif secara parsial.