IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 (Studi pada UMKM di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan mengacu pada tarif umum berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan, dan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang pajak penghasilan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 dalam setahun. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan serta bagi pemerintah. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner atau angket yang dibagikan kepada responden (UMKM Orang Pribadi dan Badan) untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis data penelitian. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa: 1) Terdapat perbedaan jumlah beban PPh yang harus dibayar menggunakan tarif UU 36/2008 dan tarif PP 46/2013. PP 46/2013 akan merugikan WP badan yang memiliki margin laba di bawah 8% serta merugikan WP orang pribadi yang memiliki margin laba di bawah 7,91% untuk skala usaha menengah, 10,7% untuk usaha kecil, serta 40,3% untuk usaha mikro. 2) Data hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM yang berada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 dalam setahun merasa dirugikan atas PP 46/2013 dan lebih memilih menggunakan tarif UU 36/2008. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 belum sesuai dengan teori daya pikul dan beberapa syarat dalam memungut pajak, antara lain syarat keadilan, dan syarat ekonomis. 4) Dampak atas penerapan PP 46/2013 dapat menguntungkan WP namun menurunkan penerimaan pajak serta dapat merugikan WP namun meningkatkan penerimaan pajak.