HUBUNGAN INFORMASI SILPA APBD DAN ARUS KAS DENGAN PENGANGGARAN BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DI INDONESIA BERDASARKAN KLASTER PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2007

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari informasi SiLPA APBD dan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, serta pembiayaan terhadap pengangaran belanja modal pemerintah kabupaten di Indonesia dengan mengggunakan klasifikasi kemampuan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2007. Pengukuran kemampuan keuangan pemeritah daerah dilakukan dengan perhitungan jumlah total pendapatan pemerintah dikurangi dengan belanja pegawai. Penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan menggunakan data seluruh pemerintah daerah kabupaten yang terdapat diIndonesia dengan kriteria memiliki Laporan Keuangan Tahun Anggran 2011 yang telah diaudit oleh Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) serta memiliki sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD. Jumlah pemerintah daerah yang memenuhi kualifikasi tersebut dan digunakan dalam penelitian ini adalah 393 pemerintah daerah. jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Ikhtiar Hasil Pemeriksaan Semester BPK RI Tahun 2012. Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan perangkat SPSS (Statistical Package for Th Social) versi 21.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi SiLPA dan informasi arus kas operasional, investasi, serta pembiayaan berpengaruh pada penganggaran belanja modal pemerintah daerah klaster b. Pada pemerintah daerah klaster a, hanya variabel informasi arus kas pembiayaan yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penganggaran belanja modal. Sementara, pada pemerintah daerah klaster c, semua variabel tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penganggaran belanja modal. KATA KUNCI: Informasi SiLPA APBD, Arus Kas Aktivitas Operasi, Arus Kas Aktivitas Investasi, Arus Kas Aktivitas Pembiayaan, Penganggaran Belanja Modal, Klaster pemerintah Daerah