STUDI EVALUASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH REFORMASI PERPAJAKAN 2008 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA KOTA SEMARANG DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK JAWA TENGAH I

Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan perundang-undangan Di bidang perpajakan pada tahun 2008 dengan mengeluarkan beberapa Undang-undang pajak baru yaitu mulai 1 Januari 2009, yaitu UU No 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta UU No 36/2008 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan Reformasi Pajak 2008 yaitu terdapat terdapat konsep modernisasi administrasi perpajakan yaitu adanya layanan yang prima dan pengawasan yang intensif dengan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance serta penurunan tarif. Populasi dalam penelitian ini adalah KPP PRATAMA Kota Semarang di Lingkungan Kanwil DJP Jateng I. Populasi data studi ini terdiri 7 KPP PRATAMA di periode 2006, 2007, 2008, dan 2009. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari Kanwil DJP Jateng I. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, Hipotesis 1 menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah Wajib Pajak Terdaftar pada periode sebelum dan sesudah Reformasi Pajak 2008. Hipotesis 2 menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah Wajib Pajak Efektif pada periode sebelum dan sesudah Reformasi Pajak 2008. Hipotesis 3 menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT pada periode sebelum dan sesudah Reformasi Pajak 2008. Hipotesis 4 menunjukkan tidak terdapat perbedaan realisasi penerimaan pajak pada periode sebelum dan sesudah Reformasi 2008