IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN CAPAIAN PROGRAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA: AKUNTABILITAS PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan e-government dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap capaian program pencegahan tindak pidana korupsi dengan akuntabilitas publik sebagai variabel mediasi. Capaian program pencegahan tindak pidana korupsi diukur dengan indeks capaian monitoring centre for prevention (MCP) pada tingkat pemerintah daerah. E-government diukur melalui skor implementasi sistem e-planning dan e-budgeting yang dikeluarkan oleh KPK. SPIP dinilai menggunakan proksi skor maturitas SPIP yang dikeluarkan oleh BPKP. Sementara itu, opini hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah digunakan sebagai proksi dari variabel mediasi, akuntabilitas publik Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2018. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria provinsi/kabupaten/kota yang memiliki skor yang dibutuhkan dalam penelitian ini.Teknik analisis yang digunakan adalah Partial Least Squares (PLS) Structural Equation Modeling melalui software SmartPLS 3.0. Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa variabel e-government, SPIP, dan akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap capaian program pencegahan tindak pidana korupsi. Selain itu e-government dan SPIP juga terbukti memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik tidak berperan sebagai mediasi pengaruh antara e-government terhadap capaian program pencegahan tindak pidana korupsi, namun dapat memediasi hubungan pengaruh antara SPIP terhadap capaian program pencegahan tindak pidana korupsi.