TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, KONEKSI POLITIK, STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM DAN RISIKO KORUPSI : PERSPEKTIF GLOBAL

Polemik dunia berupa korupsi tidak hanya terjadi di sektor publik atau melibatkan aset negara, namun korupsi juga banyak terjadi di sektor korporasi. Hal tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan, koneksi politik, dan struktur kepemilikan saham terhadap risiko korupsi dalam skala global. Sampel penelitian yang digunakan adalah daftar perusahaan-perusahaan terbesar dan multinasional yang terdaftar di Laporan Transparency International tahun 2014 dan 2016. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Alat olahan data statistik pada penelitian ini adalah Smart PLS 3 dengan uji PLS Algorithm dan Bootstrapping. Proksi penelitian dari variabel risiko korupsi adalah skor risiko korupsi yang diperoleh dari selisih antara nilai sepuluh dengan transparency index yang bersumber dari Transparency International. Nilai transparency index memiliki pernyataan berbanding terbalik dengan risiko korupsi, yaitu semakin tinggi nilai transparency index maka semakin rendah risiko korupsi dan sebaliknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh negatif terhadap risiko korupsi, 2) koneksi politik berpengaruh positif terhadap risiko korupsi, dan 3) struktur kepemilikan saham terkendali berpengaruh positif terhadap risiko korupsi. Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai landasan dalam mengevaluasi kebijakan perusahaan dan pengambilan keputusan manajemen (agent), principal, serta stakeholder mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, koneksi politik dan struktur kepemilikan saham (blockholder ownership) terhadap risiko korupsi pada perusahaan-perusahaan multinasional secara global. Semua pihak perlu meningkatkan kontrol dan evaluasi yang efektif dan efisien atas aktivitas terkait CSR, koneksi politik dan blockholder ownership untuk meminimalisir risiko terjadinya korupsi.