PSAK 14 TENTANG PERSEDIAN, REGULASI SVLK DAN SUSTAINABILITY REPORTING STUDI KASUS PADA PT. KUBIK HASIL HUTAN

Fakta kesadaran masyarakat terhadap keberlangsungan hidup dan keselematan kehidupan bumi, tersebar luas secara masif di berbagai kelompok dan lapisan masyarakat dunia. Industri dituntut tidak hanya mengurangi polusi, namun juga tuntutan industri kayu tentang kelegalan bahan baku kayu yang disebut Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Penelitian sebelumnya mengulas SVLK secara yuridis mengenai terwujudnya regulasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia untuk mencegah pembalakan liar dan merupakan implikasi dari Kebijakan Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan oleh Uni Eropa berupa regulasi kayu Uni Eropa (European Union Timber Regulation). Pendekatan kualitatif melalui studi kasus digunakan peneliti ini untuk medapatkan pemahaman tentang implementasi SVLK dipandang dari persedian yang berstandar PSAK 14 serta akuntansi keberlanjutan pada IUIPHHK yang berSVLK. Prespektif LegitimsiToeri digunakan sebagai lensa untuk membahas fenomena utama penelitian. Penilitian ini menunjukkan bahwa implementasi SVLK di PT. Kubik sejalan dengan prisip PSAK 14 “Persediaan” pada Pencatatannya tetapi Pengungkapan nilai persediaan belum sejalan dikarenakan prinsip SVLK dalam verifiernya hanya sebatas pada qty dan kubikasi (cbm) bahan baku kayu. PT. Kubik mewakili sistem perusahaan IUIPHHK sebagai dasar pelaporan lingkungan. Dengan mengiplementasikan SVLK PT. Kubik memenuhi 4 prinsip dalam verifiernya yang dapat memberikan informasi berdampak pada pemenuhan bahan baku legal serta berkurangnya kecelakaan kerja (Self, held, improiment) pada deminsi sosial serta dimensi lingkungan dengan terjaganya kelestarian alam hal tersebut sebagai komponen sustainability reporting.