ANALISIS PERSYARATAN FISKAL DAN PASAR MODAL ATAS PENERBITAN OBLIGASI PEMDA (MUNICIPAL BOND) SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Selama tahun 2007 – 2011, porsi belanja operasi adalah 47,35% - 57,09% total belanja Pemerintah Daerah, sedangkan porsi belanja modal sebesar 5,97% - 10,52% dan cenderung turun. Total penerimaan PAD telah dapat menutupi belanja operasi dengan rata-rata proporsi sebesar 140,13%. Namun bila PAD dikurangi dengan pengeluaran transfer/bagi hasil ke kabupaten/kota dibandingkan dengan belanja operasi adalah sebesar 100,64%, atau selama 5 tahun penerimaan PAD yang merupakan hak provinsi hanya dapat menutupi belanja operasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui kelayakan penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah, dan mensimulasikan perhitungan persyaratan fiskal berdasarkan beberapa asumsi nilai penerbitan obligasi dan proyeksi DSCR Hasil analisis menunjukkan untuk persyaratan fiskal berupa BMP dan DSCR terpenuhi, sedangkan persyaratan defisit APBD terpenuhi dengan persetujuan Menteri Keuangan. Untuk persyaratan Pasar Modal, memenuhi persyaratan dengan diperolehnya opini wajar atas Laporan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, adanya pembentukan Tim Persiapan dan jaminan pembayaran bunga dan pokok obligasi sampai dengan jatuh tempo. Dengan kebutuhan pemenuhan pendanaan investasi yang semakin meningkat, maka pembiayaan pembangunan dari pinjaman daerah berupa penerbitan obligasi daerah menjadi alternatif yang dapat dipertimbangkan.