E-PROCUREMENT DALAM MENCEGAH TINDAK FRAUD (Studi Kasus pada Satker X Pemerintah Pusat)

Penelitian ini membahas tentang peran e-procurement dalam mencegah tindak fraud di Satker X. Penelitian ini dikhususkan untuk meneliti bagaimana peran e-procurement dalam mencegah tindak fraud, serta potensi-potensi fraud yang masih mungkin terjadi ketika Satker X sudah mengimplementasikan e-prcocurement dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Objek penelitian ini adalah Satker X yang merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Pusat yang bergerak di dalam bidang pendidikan vokasi. Penelitian ini ditujukan kepada Satker X sebagai pengguna e-procurement. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 3 responden. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara in-depth interview, observasi dan dokumentasi. Setelah data-data tersebut terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Data dianalisis dengan cara reduksi data, disajikan dalam bentuk tabel, hingga tahap penyelesaian penulisan dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan atau kredibilitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi data. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi e-procurement di Satker X dapat dikatakan sudah cukup baik, dan e-procurement terbukti dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Satker X. Namun ternyata e�procurement masih mempunyai celah yang nantinya dapat menjadi salah satu potensi fraud di kemudian hari. Diantaranya ditemukan bahwa e-procurement dinilai kurang dapat mencegah fraud yang dapat terjadi pada saat pelaksaan pekerjaan. Dimana terdapat memanipulasi dokumen yang dilakukan oleh oknum penyedia. Untuk menghindari hal tersebut terjadi di masa mendatang, diharapkan Satker X beserta birokrasi diatasnya dapat selalu mengevaluasi proses pelaksanaan pekerjaan dari hasil pengadaan barang dan jasa, selain itu Satker X dan birokrasi diatasnya juga harus mulai membangun zona integritas, dengan cara meningkatkan integritas pelaksana, mulai dari KPA, perencana, PPK, UKPBJ, serta pengawas pelaksana pekerjaan.