PENGELOLAAN KERENTANAN TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL-EKONOMI-EKOLOGIS DAN KESEJAHTERAAN NELAYAN SKALA KECIL DI KABUPATEN BATANG

Pembangunan di wilayah pesisir dan perubahan iklim mendorong terjadinya degradasi lingkungan yang mengakibatkan perubahan sosial-ekonomi-ekologis yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Tujuan penelian ini adalah untuk menganalisis profil daerah penelitian, perubahan sosail-ekonomi-ekologis, kerentanan matapencaharian dan kesejahteraan nelayan skala kecil, respon adaptif, serta tata kelola kawasan konservasi. Sebanyak 215 orang nelayan skala kecil diambil sebagai sampel dengan multistages sampling. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods untuk menjawab tujuan penelitian. Kabupaten batang terletak di pesisir utara jawa dengan panjang pantai 38,75 km, memiliki kawasan konservasi dan lokasi pembangunan PLTU 2x100 MW. Perubahan sosial-ekonomi-ekologis yang terjadi diwilayah pesisir Kabupaten Batang tidak hanya disebabkan oleh perubahan iklim tetapi juga karena adanya pembangunan PLTU yang dapat dilihat dari berdirinya bangunan, aktivitas manusia, serta munculnya warung makan, tempat penitipan sepeda, kos-kosan, ATM dan lain sebagainya. Sedangkan perubahan ekologis terjadi di wilayah pesisir baik didarat maupun diperairan seperti kerusakan cemara laut, mangrove, terumbu karang, kondisi perairan yang berdampak pada penurunan sumberdaya ikan sebagai sumber matapencaharian nelayan. Tingkat kerentanan mata pencaharian nelayan skala kecil di daerah penelitian pada kategori “Sedang” dengan komponen yang paling rentan adalah ketergantungan terhadap sektor perikanan. Tingkat kerentanan yang plaing tinggi terjadi pada nelayan di Roban Barat. Sedangkan nilai rata-rata indeks kesejahteraan nelayan skala kecil sebesar 61,94 dengan kategori “sedang”. Kemampuan nelayan skala kecil dalam memperoleh akses modal dan kesejahteraan akan menghasilkan komunitas nelayan skala kecil yang tangguh sehingga dapat mendorong nelayan dari vulnerable menjadi viable. Model tata Kelola yang dipilih adalah kolaboratif dengan biaya transaksi pembentukan kelembagaan sebesar Rp. 151.700.000 dengan rasio efektifitas sebesar 0,155 maka menunjukkan bahwa biaya transaksi tersebut relatif efektif.