ANALISIS DETERMINASI BELANJA PENDIDIKAN INDONESIA: PENGUJIAN HUKUM WAGNER VS HIPOTESIS KEYNESIAN

Kebijakan mandatory spending mengalokasikan belanja pendidikan minimal 20% dari total APBN. Kebijakan ini merupakan langkah pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia. Peran belanja pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hukum Wagner dan hipotesis Keynesian memiliki pandangan yang berbeda terhadap hubungan keduanya. Hukum Wagner menjelaskan arah hubungan yang bergerak dari pertumbuhan ekonomi menuju belanja pemerintah, sedangkan Keynesian sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui arah hubungan kausalitas berdasarkan model Goffman, yaitu antara belanja pendidikan dan PDB per kapita serta melihat apakah PDB per kapita, tingkat pengangguran, pertumbuhan populasi, dan rata-rata lama sekolah berpengaruh pada alokasi belanja pendidikan Indonesia menggunakan model Error Correction Model (ECM) pada periode tahun 1991-2021. Penelitian ini memberikan hasil yang mengkonfirmasi hukum Wagner model Goffman pada belanja pendidikan Indonesia. Hal ini berarti terdapat hubungan satu arah dari pendapatan per kapita menuju belanja pendidikan Indonesia. Hasil regresi jangka panjang menunjukkan bahwa pendapatan per kapita dan rata rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pendidikan Indonesia, sedangkan model ECM jangka pendek menyatakan bahwa pertumbuhan populasi dan rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pendidikan Indonesia. Tingkat pengangguran dinyatakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja pendidikan pada jangka panjang dan pendek, sedangkan rata-rata lama sekolah signifikan dan positif berpengaruh pada belanja pendidikan Indonesia dalam jangka panjang dan pendek.