SOLIDARITAS SOSIAL DALAM KORUPSI LEMBUT PEMERINTAH DESA X

Kasus korupsi paling banyak terjadi di pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengungkapkan korupsi yang terjadi di pemerintah desa. Proses pengungkapan dimulai dengan mengurai wujud korupsi di Pemerintah Desa X. Penelitian ini juga mengungkap pola korupsi yang dilakukan. Berikutnya, penelitian ini mengungkap bagaimana proses terbentuknya korupsi. Terakhir, penelitian ini ditujukan agar dapat merumuskan pencegahan korupsi yang sesuai dengan konteks Pemerintah Desa X. Hasil penelitian menjelaskan bahwa korupsi lembut merupakan produk rasionalisasi yang dibuat oleh pelaku dalam membenarkan perbuatan curang yang dilakukan. Korupsi lembut merupakan kategori korupsi kecil yaitu korupsi yang melibatkan uang bernilai relatif kecil, dilakukan oleh pejabat publik unit terkecil pemerintahan dan merupakan korupsi yang terjadi pada sistem birokrasi. Korupsi lembut pada fase perencanaan yaitu memperbesar rencana volume pekerjaan, menaikkan nilai pekerjaan maupun melewati prosedur administrasi. Korupsi lembut pada fase pelaksanaan yaitu pengaturan penyedia, pemotongan dana pembangunan, perbedaan spesifikasi terpasang, penerimaan keuntungan dan suap menyuap. Manipulasi biaya dan pertanggungjawaban dilakukan pada fase pelaporan dan pencantuman spesifikasi setara dilakukan untuk mempersulit proses pemeriksaan. Proses terbentuknya korupsi lembut diawali dengan adanya permintaan dan tuntutan masyarakat, adanya kebutuhan keuangan yang tinggi dan adanya kebutuhan pelaporan. Proses interaksi dilakukan dengan memunculkan rasa kebersamaan dengan cara membagi uang hasil korupsi tersebut kepada tim dan masyarakat. Proses menjelaskan dan membenarkan perilaku kemudian dilakukan dengan menciptakan nilai saling ketergantungan. Proses internalisasi menguatkan diri melalui justifikasi, berpikir dapat melewati pengendalian, adanya kecerdasan dalam memahami kondisi serta memiliki tolerasi yang besar terhadap tekanan. Untuk dapat mencegah munculnya korupsi lembut telah dilakukan serangkaian aksi pencegahan seperti evaluasi tata kelola berkelanjutan; penerapan sistem penyaluran dana desa secara elektronik; penerapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan desa secara elektronik; pengendalian transaksi tunai; dan peningkatan kapasitas pembinaan dan pengawasan. Pencegahan dalam konteks korupsi lembut juga perlu mengeliminasi faktor pendorong korupsi terjadi. Faktor tersebut yaitu adanya kebutuhan keuangan yang tinggi.