ANALISIS PENGARUH PDRB SEKTOR PERTANIAN, JUMLAH PENGANGGURAN, JUMLAH PEKERJA BURUH, DAN MEDIAN UPAH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2022

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial dan ekonomi yang kompleks, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian, tingkat pengangguran, jumlah pekerja buruh, dan median upah terhadap tingkat kemiskinan di provinsi tersebut pada periode 2019 2022. PDRB sektor pertanian dipilih sebagai variabel utama mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian daerah, sementara faktor-faktor lain seperti pengangguran dan upah pekerja turut menjadi penentu kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan Model Fixed Effect Model (FEM) berdasarkan hasil uji Chow dan Hausman. Deteksi asumsi klasik seperti Deteksi normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi juga dilakukan untuk memastikan validitas model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB sektor pertanian berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap kemiskinan, dengan nilai signifikansi 0,0152. Yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor ini belum cukup efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Sebaliknya Jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai signifikansi 0,0059. Jumlah pekerja buruh tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, dengan nilai signifikansi 0,7865. Sementara itu, median upah memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, dengan nilai signifikansi 0,000. Secara simultan, variabel PDRB sektor pertanian, jumlah pengangguran, jumlah pekerja buruh, dan median upah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai F-statistic sebesar 14,34718 dan nilai prob. F-statistic sebesar 0,000001. Temuan ini menegaskan perlunya kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pekerjaan dan distribusi pendapatan untuk mengurangi kemiskinan secara lebih optimal.