VALUASI EKONOMI DAN PENATAKELOLAAN KEBERLANJUTAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KARANG JERUK KABUPATEN TEGAL JAWA TENGAH

Kegiatan penangkapan ikan tidak menggunakan alat ramah lingkungan yang menyebabkan kerusakan kualitas ekologi zona inti dengan ditandai penurunan tutupan karang dan pecahan karang. keadaan ini dapat terjadi karena ketidaktahuan masyarakat sebagai pengguna KKP Karang Jeruk yang secara terus menerus menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan. Hal ini tentunya mengancam keberlanjutan kawasan konservasi perairan Karang Jeruk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : (1) Mengetahui Zonasi,Produksi perikanan tangkap dan alat tangkap di KKP Karang Jeruk (2) Menganalisis tingkat kesediaan membayar WTP masyarakat dalam rangka penatakelolaan keberlanjutan KKP Karang Jeruk (3) Menyusun rancangan pasar hipotetik dalam strategi penatakelolaan keberlanjutan KKP Karang Jeruk (4) Model Skenario terbaik dan mengajak nelayan dalam penatakelolaan keberlanjutan KKP Karang Jeruk. Penelitian ini menggunakan metode mixed method yaitu dengan penggabungan antara analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif untuk menentukan besaran kemauan membayar masyarakat dan stakeholder dalam rupiah menggunakan metode Contingent Valuation Method, sedangkan analisis kualitatif untuk menentukan solusi terbaik untuk penatakelolaan keberlanjutan kawasan konservasi perairan Karang Jeruk. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan analisis literature review, untuk analisis willingness to pay masyarakat nelayan terkait bersedia membayar iuran untuk penatakelolaan keberlanjutan kawasan konservasi perairan Karang Jeruk sebesar rata-rata Rp34.500,00 per tahun dan mempunyai total nilai WTP untuk populasi sebesar Rp. 85.422.000,00 dalam satu tahun. Kemudian hasil analisis kualitatif menggunakan software ATLAS ti 7.0 dapat disimpulkan bahwa terdapat strategi penatakelolaan keberlanjutan yaitu pembinaan dan sosialisasi secara rutin terhadap nelayan, pengawasan secara kolaboratif yang melibatkan nelayan didalamnya, adanya sinergi kerjasama anatara pemerintah kabupaten Tegal dengan pemerintah Provinsi, dan penindakan secara tegas untuk yang melanggar.