IMPLEMENTASI KERJASAMA TIM LINTAS FUNGSI DAMPAK KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI (STUDI KASUS DI BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA KOTA SEMARANG)

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kerja sama tim lintas fungsi sebagai dampak dari kebijakan penyederhanaan birokrasi yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022, dengan fokus pada studi kasus di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kota Semarang. Namun, kenyataannya implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi pegawai, kurangnya sosialisasi, serta lemahnya peran kepemimpinan dalam mendorong budaya kerja tim lintas fungsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional tertentu, dan pelaksana di Bagian Perekonomian dan SDA. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan dan laporan instansi terkait. Teknik analisis data menggunakan metode tematik dengan proses coding, kategorisasi, dan triangulasi untuk memastikan validitas dan kedalaman analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pegawai terhadap konsep kerja tim lintas fungsi masih rendah, ditandai dengan pola kerja yang tetap individualistik dan berbasis hierarki. Beban kerja tidak merata, koordinasi antar subbagian minim, dan komunikasi cenderung vertikal. Selain itu, sosialisasi dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) mengenai sistem kerja baru sangat terbatas. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pekerjaan serta berdampak negatif terhadap motivasi dan kesejahteraan pegawai. Penelitian mengidentifikasi pentingnya dukungan kebijakan, pelatihan fungsional, komunikasi organisasi, serta sistem insentif berbasis kinerja tim untuk memastikan keberlanjutan reformasi birokrasi. Temuan penelitian memperkaya khazanah literatur dalam manajemen sektor publik dengan menyoroti tantangan implementatif dari kerja lintas fungsi dalam konteks birokrasi daerah Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas organisasi publik melalui kerja tim lintas fungsi.