PREFERENSI ASIMETRIS KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM PENGENDALIAN INFLASI

Perubahan tujuan Bank Indonesia dari UU N0. 23 Tahun 199 mengenai tujuan tunggal stabilitas harga, lalu berubah menjadi UU P2SK tahun 2023 menjadi triple mandate yang mencakup stabilitas rupiah, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Perluasan ini berpotensi menimbulkan preferensi asimetris Bank Indonesia yaitu perbedaan responsif yang dilakukan ketika terjadi resesi atau deflasi. Penelitian ini bertujuan menguji konsistensi Bank Indonesia dalam mencapai stabilitas harga baik sebelum maupun sesudah penambahan tujuan, serta melihat indikasi preferensi asimetris dalam kebijakan moneter. Penelitian menggunakan regresi Ordinary Least Squares (OLS) berganda dengan data kuartalan periode 2015–2024. Inflasi digunakan sebagai variabel dependen, sementara output gap menjadi variabel utama, baik dalam bentuk total maupun pemisahan positif dan negatif. Output gap menggunakan teknik Hodric-Prescott Pada model kedua, ditambahkan variabel pertumbuhan PDB dan current account sebagai proksi stabilitas sistem keuangan sesuai UU P2SK. Estimasi dilakukan menggunakan robust standard error untuk memastikan hasil lebih reliabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia tidak konsisten terhadap tujuannya, baik saat tujuan tunggal maupun triple mandate. Meskipun hasilnya tidak terbukti secara statistik, namun terbukti secara teoritis. Output gap negatif cenderung meningkatkan inflasi, yang sejalan dengan kemungkinan bias inflasi saat bank sentral terlalu fokus pada pemulihan output. Sementara itu, penambahan PDB dan current account mengindikasikan adanya potensi trade-off antar tujuan. Bank Indonesia berusaha menjaga stabilitas harga, namun juga harus menstabilkan sistem keuangan meskipun bukan sebagai tujuan utama diantara tujuan lainnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan ketidakkonsistenan Bank Indonesia terhadap pencapaian tujuannya.