APAKAH KEPEMILIKAN BPJS-PBI MENINGKATKAN PROBABILITAS MENJADI PEROKOK? (SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL TAHUN 2023)

Perilaku merokok merupakan ancaman kesehatan serius dan beban fiskal bagi sistem jaminan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kepemilikan asuransi kesehatan publik bersubsidi (BPJS-PBI) terhadap probabilitas individu menjadi perokok. Fokus penelitian ini adalah untuk melihat apakah peniadaan beban finansial melalui subsidi iuran penuh memicu perubahan perilaku kesehatan yang merugikan. Penelitian ini menggunakan data mikro dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 dengan total 624.025 observasi yang mewakili populasi nasional. Untuk menjamin validitas kausalitas dan mengatasi bias seleksi, digunakan metode kuasi-eksperimental Propensity Score Matching (PSM). Prosedur ini dilakukan dengan memadankan karakterisktik kelompok peserta BPJS-PBI dan kelompok kontrol yang memiliki asuransi kesehatan berbayar (BPJS non-PBI, asuransi swasta, dan asuransi perusahaan). Hasil estimasi parameter Average Treatment Effect on the Treated (ATT) menunjukkan bahwa kepemilikan BPJS-PBI secara kausal meningkatkan probabilitas merokok sebesar 5,63% dibandingkan jika individu memiliki asuransi berbayar. Temuan ini signifikan secara statistik (t-stat=22,60) dan teruji konsisten melalui berbagai uji ketahanan. Secara teoritis, hasil ini mengonfirmasi adanya fenomena Ex-Ante Moral Hazard (EAMH) dan Expected Utility Theory (EUT), di mana pengurangan biaya risiko medis melemahkan insentif individu untuk melakukan upaya pencegahan kesehatan. Rekomendasi kebijakan menekankan pemanfaatan skor kecenderungan (propensity score) untuk mengidentifikasi kelompok PBI berisiko tinggi guna intervensi literasi kesehatan yang tertarget, serta evaluasi dampak berskala untuk menjaga keberlanjutan fiskal JKN dari beban klaim penyakit akibat rokok. Selain itu, BPJS Kesehatan harus meredesain paket manfaat dengan mengintegrasikan layanan konseling berhenti merokok dan terapi pengganti nikotin sebagai komponen wajib di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) guna menyeimbangkan efek moral hazard secara sistemik.