ANALISIS FAKTOR KELEMBAGAAN DAN MAKRO EKONOMI YANG MEMPENGARUHI TINGKAT INFLASI (STUDI NEGARA APEC TAHUN 1997-2025)

Penelitian ini menganalisis determinan inflasi pada 20 negara anggota Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) selama periode 1997 -2025. Variabel independen yang digunakan adalah korupsi yang diukur dengan Corruption Perceptions Index (CPI), keterbukaan perdagangan, pertumbuhan jumlah uang beredar, harga minyak dunia, dan tingkat pengangguran. Data bersumber dari World Development Indicators, Transparency International, dan International Monetary Fund. Analisis menggunakan regresi data panel model Fixed Effect dengan Driscoll-Kraay standard error, dan diestimasi terpisah untuk kelompok negara maju dan negara berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor CPI yang lebih tinggi, yang berarti korupsi lebih rendah, berhubungan negatif dengan inflasi pada kedua kelompok, dan hubungan tersebut lebih kuat pada negara berkembang. Keterbukaan perdagangan berhubungan positif dengan inflasi pada kedua kelompok, sehingga tidak sejalan dengan hipotesis Romer. Pertumbuhan jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan pada negara berkembang dan berpengaruh positif secara lemah pada negara maju. Harga minyak dunia menunjukkan pola yang sama. Tingkat pengangguran berhubungan negatif dengan inflasi pada negara maju sesuai Kurva Phillips, tetapi tidak berpengaruh signifikan pada negara berkembang. Temuan ini menunjukkan bahwa determinan inflasi di kawasan APEC bersifat heterogen menurut tingkat pembangunan, dan bahwa kualitas kelembagaan berkaitan dengan stabilitas harga.