ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAN DERAJAT KEMANDIRIAN TERHADAP INFLASI REGIONAL DI 29 KABUPATEN JAWA TENGAH TAHUN 2011- 2016

Pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dalam bentuk desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dalam penelitian ini dilihat dari rasio fiskal sisi penerimaan (DDF) dan sisi pengeluaran (DK). Pelaksanaan desentralisasi fiskal di wilayah kabupaten Jawa Tengah menunjukkan perbedaan dalam rasio-rasio fiskal dari sisi penerimaan (DDF) dan dari sisi pengeluaran (DK). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh rasio fiskal sisi penerimaan (DDF) dan sisi pengeluaran (DK), investasi, jumlah angkatan kerja yang bekerja dan upah minimum kabupaten terhadap inflasi regional. Data yang digunakan yaitu data tahunan dari tahun 2011-2016 pada 29 kabupaten di Jawa Tengah. Analisis data dilakukan dengan metode fixed effect model. Data dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan rasio fiskal sisi pengeluaran (DK) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi regional. Selain itu ditemukan pengaruh positif terhadap inflasi regional dari variabel lain seperti jumlah angkatan kerja yang bekerja. Sedangkan variabel yang berpengaruh negatif terhadap inflasi regional adalah upah minimum kabupaten.