ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PDRB (STUDI KASUS KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2009- 2014)

Perubahan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi diawali dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan berlandaskan undang-undang tersebut Indonesia menganut sistem otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dimana dalam sistem tersebut sebagian kebijakan yang sebelumnya terpusat diserahkan kepada daerah otonom, artinya segala bentuk kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan daerah otonom dapat diambil langsung oleh pemerintah daerah masing-masing termasuk kebijakan mengenai fiskal yang dikenal sebagai desentralisasi fiskal. Dalam sistem desentralisasi fiskal daerah diharapkan mampu memenuhi sendiri kebutuhan keuangannya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap PDRB. Ukuran desentralisasi fiskal yang digunakan dalam analisis ini meliputi Indikator Penerimaan, Indikator Pengeluaran dan Indikator Otonomi. Disamping itu untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal secara bersama-sama dengan faktor yang diduga mempengaruhi PDRB lainnya, maka dalam penelitian ini menggunakan variabel yang secara teoritis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap output daerah atau PDRB, yaitu: Investasi dan Jumlah Tenaga Kerja. Dalam penelitian ini digunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dan menggunakan Dummy Variable dengan model estimasi Fixed Effect Model (FEM). Sementara itu data yang digunakan adalah data panel tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mencakup periode 6 tahun (2009-2014). Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal memberikan dampak yang baik terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu variabel Investasi dan Jumlah Tenaga Kerja seluruhnya berpengaruh positif terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah.