ANALISIS EFISIENSI TEKNIS ANGGARAN BELANJA KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007 - 2009

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Menyadari akan hal itu, pemerintah daerah seluruh Indonesia telah sepakat untuk mengalokasikan minimal 15% dari seluruh anggaran belanja daerah untuk sektor kesehatan. Besarnya belanja kesehatan berhubungan positif dengan pencapaian tingkat kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi teknis belanja kesehatan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2009. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep efisiensi yang didasarkan pada teori produksi. Pengukuran nilai efisiensi diperoleh dengan menggunakan metode analisis Data Envelopment Analysis (DEA), dimana dengan metode DEA nilai efisiensi yang diperoleh berupa nilai efisiensi secara relatif. Penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan pada penelitian serupa yang pernah dilakukan oleh Jafarov dan Gunnarsson tahun 2008, dengan menggunakan belanja kesehatan pemerintah daerah sebagai variable input, rasio jumlah dokter dan rasio jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit pemerintah sebagai variable intermediate output, serta Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai variable output. Penggunaan variabel intermediate output dimaksudkan untuk mengakomodir hubungan tidak langsung yang terdapat antara variabel input dan output. Asumsi yang digunakan adalah variabel return to scale (VRTS) dan model orientasi output (output oriented). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk efisiensi teknis system, secara umum kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah telah mencapai efisiensi sempurna. Sedangkan untuk efisiensi teknis biaya, hanya sebagian kecil kabupaten/kota yang mampu mencapai tingkat efisiensi sempurna, mayoritas kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah mengalami inefisiensi dalam teknis biaya kesehatan yang artinya telah terjadi pemborosan belanja kesehatan, dimana anggaran belanja kesehatan yang besar tidak diikuti dengan peningkatan fasilitas dan upaya pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.