PENGARUH JUMLAH USAHA, NILAI INVESTASI, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PERMINTAAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN SEMARANG

Industri kecil dan menengah di Kabupaten Semarang sebagai sektor andalan dalam penyerapan tenaga kerja pada kenyataannya cenderung fluktuatif bahkan laju pertumbuhannya negatif pada beberapa tahun. Peningkatan jumlah unit usaha tidak diimbangi dengan permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah, demikian juga dengan nilai upah minimum yang cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya namun permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang juga mengalami fluktuasi bahkan pada beberapa tahun kenaikan Upah Minimum justru mengakibatkan peningkatan penyerapan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah (IKM). Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dengan menggunakan data time series tahun 1995 - 2009. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tenaga kerja yang bekerja pada industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Semarang, jumlah unit usaha kecil dan menengah pada IKM di Kabupaten Semarang, nilai investasi pada IKM di Kabupaten Semarang, dan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Data tersebut berupa data sekunder yang bersumber dari Disperindag Kabupaten Semarang, BPS Propinsi Jawa Tengah, dan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil regresi dapat diambil kesimpulan bahwa variabel jumlah unit usaha kecil dan menengah pada IKM di Kabupaten Semarang (UNIT), nilai investasi pada IKM di Kabupaten Semarang (INV), dan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh signifikan terhadap variabel permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang pada taraf 95 persen (α = 5 persen). Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesempatan kerja adalah melalui peningkatan investasi untuk membentuk suatu unit usaha baru atau dengan mengembangkan usaha yang telah ada, hal ini sangat membantu dalam peningkatan permintaah tenaga kerja. Selain itu diharapkan pihak perusahaan tidak sewenang-wenang dalam memberikan upah kepada tenaga kerja sehingga dapat mewujudkan keselarasan antara pihak perusahaan dan para pekerja.