ANALISIS PENGARUH PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Reformasi birokrasi merupakan cara pemerintah untuk mewujudkan good governance. Pemerintah Indonesia terus-menerus melakukan reformasi demi menunjang program manajemen aparatur negara berbasis kinerja. Tunjangan kinerja dalam program reformasi birokrasi adalah bentuk reward terhadap prestasi atau kerja keras suatu instansi dalam melaksanakan reformasi birokrasi, yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan kinerjanya masing-masing. Tujuan diberikannya tunjangan ini agar PNS dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Namum tidak tidak demikian yang terjadi pada PNS Tenaga Kependidikan di Universitas Negeri Semarang. Meskipun tunjangan kinerja sudah diterima pegawai namun peningkatan kinerja belum begitu terlihat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja serta menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja PNS tenaga kependidikan di UNNES. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini agar dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi para pengambil kebijakan di jajaran manajemen Kemendikbud. dan UNNES atas penerapan kebijakan pemberian tunjangan kinerja. Selain itu, manfaat lain yang diharapkan adalah dapat menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang melakukan studi terkait. Hipotesis pada penelitian ini adalah diduga tunjangan kinerja (X1), kompetensi pegawai (X2), kepemimpinan (X3), dan lingkungan kerja (X4) terhadap kinerja PNS tenaga kependidikan di UNNES. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tunjangan kinerja tidak berpengaruh terhadap kinerja PNS tenaga kependidikan di UNNES pada taraf signifikansi 0,05. Sedangkan variabel kompetensi pegawai, kepemimpinan, dan lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja PNS tenaga kependidikan di UNNES. Tidak berpengaruh secara signifikannya variabel tunjangan kinerja disebabkan oleh faktor kurangnya sosialisasi, ketidak pastian waktu pembayaran, serta jumlah tunjangan yang relatif sama dengan akumulasi insentif model lama.