UPAYA PENDETEKSIAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI PADA PEMERINTAH DAERAH

Tindak pidana korupsi yang semakin merajalela telah menyebabkan banyak sekali dampak buruk bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Metode dan jenisnya pun semakin bervariasi dari waktu ke waktu. Tindakan korupsi yang sering terjadi seperti penyalahgunaan kekuasaan, kasus penyuapan atau gratifikasi, pungutan liar, pemberian uang pelicin untuk proyek-proyek tertentu sebagai bagian dari kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan aset dan dana atau anggaran pemerintah (daerah maupun negara). Tindakan-tindakan tersebut dinilai masyarakat sebagai suatu hal yang wajar dan sering terjadi. Karena dampak negatif itulah maka diperlukan sebuah tindakan reformatif untuk mengatasi korupsi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tindakan pendeteksian dan pencegahan yang dianjurkan untuk dilakukan pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana pemerintahan sehingga di dalam organisasinya terbebas dari tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Melalui pendekatan fenomenologi, penelitian ini berusaha menganalisis apa yang dialami informan. Data yang digunakan adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terbuka secara langsung kepada informan. Penelitian ini dilaksanakan dalam lingkungan Kabupaten Semarang. Informan yang menjadi narasumber adalah pejabat struktural serta auditor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. Teknik analisis data mengadopsi pendekatan yang dikemukakan oleh (Moustakas, 1994), yang disederhanakan oleh (John W Creswell, 2009) bahwa terdapat enam prosedur penting yang harus dilakukan, yaitu: menetapkan fenomena yang akan menjadi objek penelitian, merumuskan pertanyaan yang akan diajukan, pengumpulan data-data, teknik menganalisis data, deskripsi esensi, dan melaporkan hasil penelitian Penelitian ini menunjukkan langkah pendeteksian dan pencegahan korupsi sudah dilaksanakan di lingkungan Kabupaten Semarang. Sistem Pengendalian Internal telah efektif dilakukan sebagai metode pencegah korupsi. Selain terobosan transaksi non tunai, tindakan preventif whistle blowing juga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Dan ketika perbuatan melanggar telah dilakukan perlu adanya sistem deteksi korupsi yang baik, yaitu dengan identifikasi, pengujian dokumen, konfirmasi serta klarifikasi dengan rekanan, dan pemahaman faktor penyebab korupsi melalui teori Fraud Diamond.