POTENSI PENYALAHGUNAAN ASET DALAM LINGKUP SEKTOR PUBLIK DILIHAT DARI SISI KELEMBAGAAN (STUDI KASUS PADA KABUPATEN X)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalis alasan orang melakukan tindakan penyalahgunaan aset dan pemaknaan aset oleh pelaku penyalahgunaan aset. Penelitian ini juga berusaha meneliti pola penyalahgunaan aset dan kendala yang dialami saat melakukan penertiban aset. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara dengan tiga pelaku yang melakukan tindakan penyalahgunaan aset yang merupakan pegawai pensiun, pegawai yang telah mutasi ke daerah lain dan juga anak dari pegawai pensiunan yang merupakan pegawai pada Kabupaten X. Wawancara juga dilakukan dengan pegawai yang melakukan proses penatausahaan aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten X. Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai makna aset daerah, makna tindakan penyalahgunaan aset, pola penyalahgunaan aset dan kendala saat melakukan pengamanan aset. Penelitian ini juga menjelaskan faktor kelembagaan yang mempengaruhi tindakan pelaku. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaku penyalahgunaan memiliki pemaknaan yang berbeda mengenai aset milik daerah dan juga menganggap bahwa tindakannya untuk mempertahankan aset daerah adalah suatu hal yang wajar karena merasa berhak atas aset yang dimiliki. Pola penyalahgunaan aset juga terbentuk karena pola kebiasaan yang lama yang mana pada saat itu belum ada produk hukum yang mengatur aset, sehingga aset pada era itu masih bisa dipindah tangankan. Dalam proses pengamanan aset juga para tim penatausahaan aset daerah mengalami kendala, karena penguasa aset daerah menolak untuk mengembalikan aset tersebut dan juga adanya perasaan dilemma saat melakukan pengamanan aset karena adanya hubungan kekerabatan antara pengguna aset dengan salah satu pejabat pada Kabupaten X.