TELAAH IMPLEMENTASI UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PENYEDIAAN AYAM POTONG DI KOTA BEKASI

Daging merupakan kebutuhan pangan yang dapat dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Daging mengandung sejumlah besar protein dalam pemenuhan kebutuhan protein tubuh. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang termuat dalam Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2022, daging dengan konsumsi tertinggi adalah daging ayam ras/broiler. Dalam mengonsumsi makanan termasuk daging ayam, tentu tingkat kehalalan harus diperhatikan mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Makanan halal menjadi penting bagi seorang muslim, maka konsumsi sumber hewani perlu menjadi perhatian penuh terutama pada proses penyembelihan dan pengolahannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-An’am ayat 118 dan 121 mengenai aturan dalam proses penyembelihan hewan. Peraturan mengenai penyembelihan juga tertera pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap penyediaan ayam potong halal di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dalam bentuk pendekatan studi kasus. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan membuat karakteristik informan. Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi serta data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, ataupun catatan yang menunjang penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif dengan model Miles and Huberman serta menggunakan software NVivo sebagai alat bantu analisis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap penyediaan ayam potong di Kota Bekasi dalam beberapa aspek, yakni aspek bahan atau hewan, alat penyembelihan, dan juru sembelih sudah sesuai. Namun demikian terdapat 2 (dua) aspek yang belum sesuai dengan ketetapan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yaitu aspek tata cara penyembelihan dan lokasi penyembelihan ayam. Pada keberjalanannya pula masih terdapat hambatan terhadap implementasi Undang�Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dimana faktor penghambat tersebut diantaranya adalah sulitnya birokrasi, kurangnya pengetahuan produsen, dan kurangnya sosialisasi. Bersamaan dengan faktor yang menjadi penghambat tersebut, terdapat solusi percepatan implementasi UU Jaminan Produk Halal yang diutarakan oleh para produsen dan konsumen, yaitu dilakukannya penguatan sosialisasi, penguatan SDM, dan permudah birokrasi.