DETERMINAN KINERJA PENCEGAHAN KORUPSI DENGAN AKUNTABILITAS SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Indonesia Tahun 2021-2022)

Korupsi di sektor pemerintahan masih menjadi persoalan serius dan upaya-upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh pemerintah masih menunjukkan kinerja berada pada kategori rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kinerja pencegahan korupsi, yaitu e-government, sistem pengendalian internal, kualitas auditor internal, dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap kinerja pencegahan korupsi melalui akuntabilitas. Penelitian ini melibatkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota/Provinsi di Indonesia periode tahun 2021-2022, dengan jumlah sampel 1.010 data observasi. Analisis data menggunakan analisis jalur Structural Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan alat pengujian statistik SmartPLS 3.2.9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-government, sistem pengendalian internal, dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pencegahan korupsi, sedangkan kualitas auditor internal tidak memengaruhi kinerja pencegahan korupsi. Selain itu, akuntabilitas memiliki hubungan yang searah dengan kinerja pencegahan korupsi. Variabel mediasi dalam penelitian, yaitu akuntabilitas, terbukti memediasi hubungan antara e-government, sistem pengendalian internal, kualitas auditor internal, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dan kinerja pencegahan korupsi. Implikasi praktis dari penelitian ini dapat menambah keseriusan pemerintah untuk terus mendorong implementasi e-government secara terintegrasi, tercapainya level maturitas SPIP seluruh pemerintah daerah minimal 3, dan bahan masukan terhadap dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk mendorong kebijakan pencapaian target penyelesaian TLRHP sesuai rekomendasi auditor BPK lebih dari 75% (audit rectification) serta meningkatkan akuntabilitas publik sebagai upaya preventif terhadap tindakan korupsi pada sektor pemerintahan.