PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI (Periode Tahun 2019-2020)

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah integral pembangunan nasional dilaksanakannya prinsip otonomi daerah aturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan terhadap peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Masalah yang dihadapi pemerintah provinsi yang berada di Sulawesi yang dimana lembaga publik adalah masalah alokasi anggaran. Alokasi anggaran adalah melakukan pembagian dana secara sistematis yang berdasarkan seluruh anggaran yang dimiliki oleh pemerintah provinsi untuk melaksanakan program atau kegiatan pembangunan untuk memenuhi infrastruktur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi. Penelitian ini menggunakan variabel dependen belanja daerah Sedangkan variabel independen terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Populasi sampel pada penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi. Dalam penelitian ini menggunakan metode Analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA APBD) yang telah diaudit pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi tahun 2019-2020. Jumlah observasi dalam penelitian ini dengan menggunakan transformasi data Logaritma Natural sebanyak 122 sampel. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah, perubahan dalam kebijakan Dana perimbangan oleh pemerintah pusat dapat mempengaruhi stabilitas keuangan daerah dan Pengaruh sumber-sumber pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah bervariasi tergantung pada besarnya pendapatan yang dihasilkan dan prioritas pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.