THE INFLUENCE OF SOCIAL NORMS, TRUST IN GOVERNMENT, PERCEPTION OF TAX JUSTICE, PERCEPTION OF GOVERNMENT SPENDING, AND GENDER ON INDIVIDUAL TAX PAYER COMPLIANCE IN SEMARANG CITY

Terlepas dari peran penting pajak dalam penerimaan negara, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih relatif rendah, terutama di Kota Semarang yang merupakan pusat kegiatan ekonomi. Meskipun faktor ekonomi telah banyak diteliti, faktor sosial yang mempengaruhi perilaku wajib pajak sering diabaikan. Penelitian ini menggunakan Teori Perilaku Terencana (TPB) dan Teori Atribusi untuk menguji bagaimana norma sosial, kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi keadilan pajak, pengeluaran pemerintah, dan jenis kelamin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Teori Atribusi menyoroti pengaruh faktor eksternal (misalnya, keadilan pemerintah) dan internal (misalnya, tanggung jawab pribadi) pada keputusan kepatuhan. Penelitian ini memberikan analisis komprehensif tentang faktor-faktor sosial yang membentuk perilaku wajib pajak. Metodologi yang digunakan adalah metodologi kuantitatif, dengan data yang dikumpulkan dari 200 wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang dan dianalisis dengan menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Variabel yang diteliti meliputi norma deskriptif, injunctive, subyektif, dan personal, di samping kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi keadilan pajak, persepsi pengeluaran pemerintah, dan jenis kelamin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma-norma sosial (deskriptif, injunctive, subyektif, dan personal), kepercayaan kepada pemerintah, persepsi keadilan pajak, persepsi pengeluaran pemerintah, dan jenis kelamin secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Norma deskriptif (t = 3.972, p = 0.000), norma injunctive (t = 3.086, p = 0.015), norma subyektif (t = 4.030, p = 0.000), dan norma personal (t = 2.967, p = 0.003) semuanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kepercayaan pada pemerintah juga berdampak positif pada persepsi keadilan pajak (t = 3.148, p = 0.002), yang pada gilirannya berpengaruh kuat pada kepatuhan pajak (t = 8.563, p = 0.000). Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak (t = 2.333, p = 0.020) dan pengaruh tidak langsung yang dimediasi oleh keadilan pajak (t = 2.879, p = 0.004). Persepsi pengeluaran pemerintah (t = 2.719, p = 0.007) dan jenis kelamin (t = 2.444, p = 0.015) juga secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak, di mana laki-laki menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hasil ini menggarisbawahi bahwa faktor-faktor non-ekonomi yang berakar pada dimensi sosial dan psikologis sangat penting dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak.