PENGARUH EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN, DAN IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP OPINI AUDIT DENGAN KERUGIAN DAERAH SEBAGAI MEDIASI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), tindak lanjut rekomendasi audit, dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap opini audit pemerintah daerah, dengan kerugian daerah sebagai variabel mediasi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena kontradiktif, di mana kualitas opini audit pemerintah daerah yang cenderung membaik, tidak sejalan dengan tren kerugian daerah yang justru meningkat signifikan selama enam tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa kerugian daerah mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 2.457.241,66 juta rupiah, menimbulkan kekhawatiran atas efektivitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas di tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas 1.012 observasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2022–2023. Metode analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS), untuk menguji hubungan langsung maupun tidak langsung antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas sistem pengendalian internal (SPI) tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit, tetapi berpengaruh signifikan terhadap kerugian daerah. (2) Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit maupun kerugian daerah. (3) Implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh signifikan terhadap opini audit dan kerugian daerah. (4) Kerugian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit, sehingga tidak menjadi variabel mediasi dalam hubungan antara efektivitas SPI, tindak lanjut rekomendasi, dan implementasi SAP terhadap opini audit. Temuan ini memberikan beberapa implikasi penting. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman dalam Teori Keagenan bahwa auditor lebih mempertimbangkan kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan SAP daripada tingkat kerugian daerah dalam memberikan opini audit. Secara praktis, pemerintah daerah perlu menyeimbangkan penguatan SPI dan tindak lanjut rekomendasi audit dengan peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan agar dapat memperoleh opini audit yang lebih baik. Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini memberikan masukan bagi BPK dan instansi pengawas lainnya untuk merancang evaluasi yang lebih komprehensif terhadap kinerja keuangan daerah, yang tidak hanya fokus pada laporan keuangan, tetapi juga pada efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap rekomendasi audit.