PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN AKUNTABILITAS TERHADAP TINGKAT KORUPSI: STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH DI PULAU JAWA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara parsial dan simultan pengaruh variabel desentralisasi fiskal serta berbagai indikator akuntabilitas terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Pulau Jawa. Metode penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda dengan data panel. Data dikumpulkan dari 115 pemerintah daerah di Pulau Jawa selama periode 2021–2023. Variabel independen meliputi desentralisasi fiskal (diukur melalui nilai Transfer ke Daerah dan Dana Desa/TKDD), opini LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), skor SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dan skor EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Variabel dependen adalah tingkat korupsi yang diukur melalui nilai SPI (Survei Penilaian Integritas) dari KPK. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dan berbagai indikator akuntabilitas (opini LKPD, skor SAKIP, dan skor EKPPD) secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indikasi korupsi. Temuan ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel tersebut berkontribusi nyata dalam menentukan indikasi korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan pentingnya peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah sebagai salah satu langkah untuk menekan praktik korupsi dalam proses desentralisasi.