EVALUASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tegal)

Penelitian ini mengevaluasi sistem informasi pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah di Indonesia, dengan studi kasus di Pemerintah Kota Tegal. Sistem Informasi yang digunakan untuk mengelola keuangan pemerintah daerah adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dengan mengacu pada regulasi Pemerintah Pusat yang mewajibkan penggunaan SIPD untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, penelitian ini mengeksplorasi proses, dampak dan strategi penanggulangan kendala. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Pemerintah Kota Tegal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, observasi langsung terhadap proses kerja, serta analisis dokumen resmi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Creswell, yang memungkinkan interpretasi mendalam terhadap temuan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di Kota Tegal berlangsung secara bertahap dan tidak terintegrasi sepenuhnya antara tahun 2020 hingga 2024. Penggunaan SIPD masih terbatas pada modul perencanaan dan penganggaran, sementara modul penatausahaan dan pelaporan masih menggunakan sistem lain, yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Financial Management Information Sistem (FMIS) sebagai versi lebih baru dari SIMDA. Dampak dari implementasi yang tidak terintegrasi ini adalah inkonsistensi dan ketidakakuratan data, yang berpotensi mengganggu alur informasi, menyebabkan keterlambatan, dan meningkatkan risiko kesalahan dalam pelaporan keuangan. Dampak lainnya membuat auditor (BPK) butuh effort lebih pada saat pemeriksaan atas inkonsistensi dan ketidakakuratan data. Strategi dampak implementasi dilaksanakan oleh Kemendagri dan Pemerintah Kota Tegal. Kemendagri memperkuat regulasi pelaksanaan SIPD dan meningkatkan kualitas SIPD dengan System Integration Testing (SIT), User Acceptance Testing (UAT), dan Testing Operation. Pemerintah Kota Tegal menambah anggaran pada network requirements sesuai spesifikasi jaringan yang direkomendasikan Kemendagri, pelatihan kepada admin perencanaan dan admin keuangan untuk transfer of knowledge pada pengguna SIPD di SKPD, dan menjadi heldesk pada masing-masing proses pengelolaan keuangan daerah.