FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENYESUAIAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) PADA PEMERINTAH DAERAH

Penelitian ini menganalis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi penyesuaian Analisis Standar Belanja (ASB) pada pemerintah daerah. Hampir semua daerah sudah melakukan penyesuaian dokumen ASB sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan wajib mengimplementasikannya pada tahun 2022. Namun, sampai dengan tahun 2024 banyak yang belum menggunakannya sebagai dasar penyusunan APBD. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh aspek rasional, penyempurnaan sistem, perubahan perilaku anggaran dan dominasi logika teknokratik terhadap variabel implementasi penyesuaian ASB. Metodologi penelitian dengan pendekatan campuran, hasil kuantitatif digunakan untuk sebagai instrumen kritik atas fenomena yang terjadi, studi lapangan pada pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Jawa Tengah. Dari 101 responden yang mewakili jabatan dan atau tugas, dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria pernah terlibat dalam penyusunan ASB. Alat analisis yang digunakan adalah SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek rasional, penyempurnaan sistem, perubahan perilaku anggaran dan dominasi logika teknokratik, secara parsial dan simultan berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi penyesuaian ASB. Temuan ini secara teoretis membuktikan masih berlakunya New Institusional Theory, khususnya konsep isomorfisma koersif dan mimetik, dalam proses penyesuaian ASB. Namun, penelitian ini juga menunjukkan adanya fenomena decoupling, di mana kepatuhan administratif dalam penyusunan dokumen belum berbanding lurus dengan penggunaan substansialnya dalam penganggaran daerah. Hasil ini mengimplikasikan perlunya reorientasi kebijakan dari sekadar pemenuhan legitimasi menuju penguatan integritas data penganggaran.