PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK, KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP NILAI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PEMERINTAH DAERAH

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hasil pemeriksaan BPK, kinerja keuangan pemerintah daerah dan ukuran pemerintah daerah terhadap nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah. Variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini yaitu opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, temuan atas sistem pengendalian intern, temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas dan ukuran pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2009 serta nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah yang berasal dari laporan hasil penelitian Transparency International Indonesia tahun 2010. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan analisis korelasi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan BPK tidak seluruhnya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai indeks persepsi korupsi. Temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan satu-satunya variabel dari hasil pemeriksaan BPK yang mempunyai pengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah. Berdasarkan kinerja keuangan pemerintah daerah, hanya variabel rasio kemandirian dan rasio efektivitas yang mempunyai pengaruh signifikan dan kedua rasi tersebut berpengaruh positif terhadap nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah. Selain itu, ukuran pemerintah daerah mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap nilai indeks persepsi korupsi.