ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK HOTEL (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Semarang pada Tahun 2001-2010)

Pembangunan ekonomi daerah khususnya Pemerintah Kota merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan dari daerahnya. Melalui otonomi daerah, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Sumber penerimaan PAD antara lain berasal dari pungutan Pajak Daerah. Pajak Daerah terdiri dari: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel. Sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, Semarang dikenal sebagai Kota Industri, Perdagangan dan Jasa. Dengan perkembangan perhotelan yang cukup pesat di Kota Semarang dewasa ini, diharapkan mampu memberikan sumbangan pada penerimaan daerah melalui pendapatan Pajak Hotel. Untuk mengoptimalkan perannya sebagai salah satu pilar penerimaan daerah, perlu diperhatikan faktor-faktor, seperti: jumlah wisatawan, jumlah hotel, tingkat hunian hotel, serta laju inflasi, yang memiliki jumlahnya berfluktuasi selama tahun 2001-2010. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data Pajak Hotel di Kota Semarang selama tahun 2001-2010. Untuk sampel dalam penelitian ini menggunakan ketersediaan data yang ada (sampel jenuh) yaitu data Pajak Hotel di Kota Semarang selama tahun 2001-2010. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan penerimaan Pajak Hotel sebagai variabel dependennya dan empat variabel independen yaitu jumlah wisatawan, jumlah hotel, tingkat hunian hotel, dan laju inflasi. Data yang digunakan adalah data sekunder selama tahun 2001-2010 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah wisatawan, jumlah hotel, tingkat hunian hotel, dan laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang.